Beranda Hukum & Kriminal Pemilik Rumah Sakit Kangkangi Pemkab Bogor

Pemilik Rumah Sakit Kangkangi Pemkab Bogor

319
0

 

PatriotSatu. Com – Kembali ditemukan ada nya aktivitas pembangunan yang belum mengantongi izin diwilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tanpa adanya penindakan tegas dari Aparatur Pemerintah setempat dan bahkan terkesan dibiarkan bebas berdiri dengan mengangkangi aturan yang berlaku.

Salah satunya, bangunan Rumah Sakit (RS) 4 tingkat yang berlokasi di RT 06 RW 07, kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, yang masih dalam proses pembangunan tanpa mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Informasi yang didapat PatriotSatu. Com pemilik bangunan merupakan saudara dari ketua salah satu organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor.

Hal ini membuat Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) kabupaten Bogor, Hadi Wibowo angkat bicara. Diri nya mengatakan, Ironis, bangunan yang sudah berbulan-bulan lalu dikerjakan tanpa mengantongi izin itu, bebas berdiri tanpa tegoran dari pemerintah wilayah baik pihak Kelurahan ataupun Kecamatan setempat.

” Seharusnya Satpol PP menyadari akan tupoksi nya sebagai penegak perda, setahu saya informasi ini sudah sebulan yang lalu di beritahukan ke mereka, namun sampai saat ini tidak surat pemanggil atau penyegelan terhadap bangunan RS tersebut ,” ujarnya kepada Patriotsatu com, Kamis (16/8/2018)

Dia menambahkan, ternyata aktivitas pembangunan RS tersebut dikeluhkan warga RT 06 RW 07, kelurahan Tengah, karena menimbulkan suara yang berisik, dan kwatir akan pembuangan limbah RS.

“Sudah jelas-jelas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Juga Peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 soal Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan,” imbuh Hadi.

Lanjutnya, pemilik RS pun menghiraukan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Ketua PGN minta Pak Lurah dan Pak Camat koordinasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor bagian pengawasan lingkungan dan koordinasi dengan Satpol PP untuk di berikan peringatan, kalau peringatan tidak diindahkan segera segel dan kami akan tetap awasi.

Lain hal dengan Ketua FKPPI Kabupaten Bogor, Marcellinus Nur Sombaliga, menjelaskan, perihal perizininan RS swasta bertingkat 4 itu, tidak ada membackup atau ikut dalam pengurusan, jika ada itu hanya oknum yg membawa organisasi terkait aktivitas pembangunan RS swasta tersebut yang belum mengantongi izin.

“Tegakan hukum jika ditemukan tidak mempunyai izin atau ada permainan oknum, tertentu saya sebagai ketua menyatakan mendukung Dinas terkait untuk melakukan penegakan hukum, harus menyegel bangunan dan diproses sesuai aturan yang berlaku,” jelas nya.

Marcel menegaskan, belakangan ini terhembus kabar tidak sedap, dimana ada oknum yang menjual nama GM FKPPI untuk membackup pembangunan yang belum mengantongin izin, terutama pembangunan RS swasta tersebut.

“Sakit kuping saya mendengar bahwa dibalik pembangunan yang bermasalah dengan perizinan pasti Di backup sama GM FKPPI, padahal itu tidak benar, itu oknum, ” tegasnya ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut. (Tim)

Editor : rfr

Facebook Comments